Wisma Karya, Mesjid Agung, dan Benteng Pancasila

3 Bangunan yang terletak di pusat Kota Subang

Perkebunan Teh

Terdapat banyak perkebunan teh di daerah pegunungan, tepatnya di daerah selatan Kota Subang.

Perkebunan Karet

Subang juga tekenal sebagai kota penghasil karet,yang banyak ditemui di daerah selaan dan barat Kota Subang.

Pantai Patimban

Selain pegunungan subang juga memilki pantai yang potensial sebagai tempat wisata yang menarik yang ada di bagian utara Kota Subang.

Penangkaran Buaya Blanakan

Selain tempat wisata pantai, Subang juga memiliki tempat penangkaran buaya terbesar di Indonesia.

Tampilkan postingan dengan label Berita. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Berita. Tampilkan semua postingan

Senin, 25 April 2011

Gubernur Jabar Telah Kirimkan Surat Rekomendasi ke Kemendagri

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan, pihaknya telah mengirimkan surat rekomendasi mengenai pemberhentian untuk Bupati Subang, Eep Hidayat ke Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, sekitar satu minggu lalu.
"Pengajuan surat ke Kemendagri sudah dikirimkan. Saat ini sedang diproses. Jadi kita tunggu saja," kata Ahmad Heryawan kepada wartawan seusai menghadiri rapat koordinasi antara lembaga eksekutif dan legislatif Provinsi Jawa Barat, di Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Senin (25/4).
Menurut Heryawan, jika surat rekomendasi tersebut sudah disetujui oleh pemerintah pusat, maka akan dikembalikan lagi ke pemerintah daerah.
Dalam kesempatan itu, ia menambahkan, selain mengirimkan surat rekomendasi pemberhentian untuk Bupati Subang, pihaknya juga sudah mengirimkan pemberhentian untuk Wakil Wali Kota Bogor, Ahmad Ruh'yat.
"Kita juga mengirimkan untuk Wakil Wali Kota Bogor. Jadi Sepanjang masih belum diangkat pejabat baru maka roda pemerintahan di masih dipegang pejabat lama (baik Eep Hidayat maupun Ahmad Ruh'yat, red)," ujar Heryawan.
Pada saat bersamaan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung, Bupati Kabupaten Subang Eep Hidayat, menjalani sidang keduanya. (A-198/kur)***

http://www.pikiran-rakyat.com/

im JPU Bantah Eksepsi yang Diajukan Kuasa Hukum Eep Hidayat

Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam perkara dugaan korupsi Bupati Subang Eep Hidayat membantah eksepsi yang diajukan tim penasihat hukum Eep Hidayat. JPU meminta hakim agar menolak eksepsi itu dan melanjutkan persidangan.
Tanggapan atas eksepsi itu disampaikan tim JPU pada sidang hari Senin (25/4) di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Bandung. Tim JPU memaparkan, dakwaan terhadap Eep sudah berdasarkan aturan hukum dan pemeriksaan bukti dan saksi, dan Pengadilan Tipikor Bandung berhak mengadili perkara tersebut. Namun demikian, majelis hakim belum memberikan putusan sela atas eksepsi tersebut.
Ketua majelis hakim, I Gusti Lanang, SH mengatakan, putusan sela majelis hakim akan dibacakan pada Senin, 2 Mei 2011. Juga dikatakan, jawaban atas pengajuan penangguhan penahanan Eep, baru akan dijawab setelah sidang 2 Mei 2011.
Usai sidang, Eep mengatakan kepada wartawan, tanggapan JPU atas eksepsi yang dia ajukan sangat lemah. Menurut Eep, JPU bahkan sebenarnya tidak menjawab eksepsi itu secara keseluruhan. "Misalnya pertanyaan kami, kenapa hasil pemeriksaan BPK dan BPKP tidak dimasukkan ke dalam dakwaan? BPK dan BPKP menyebutkan tidak ada pelanggaran keuangan dalam peroalan upah pungut ini," kata Eep.
Namun, kata dia, dengan tidak terjawabnya pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di dalam eksepsi, maka peluangnya untuk dibebaskan dari pemeriksaan pengadilan semakin besar. Tinggal hakim yang akan menilai tanggapan JPU atas eksepsi itu, apakah dakwaan terhadap Eep sudah benar atau dipaksakan.
"Hendarman Supanji (mantan Kepala Kejaksaan Agung -red) sendiri yang mengatakan, kasus korupsi itu harus mengacu kepada laporan keuangan BPK dan BPKP. Sekarang, dalam kasus saya, laporan BPK dan BPKP tidak dimasukkan di dalam dakwaan. Kami jadi bertanya, kenapa hal itu terjadi?" kata Eep.
Sementara itu salah satu kuasa hukum Eep, Abdy Yuhana, SH mengatakan, JPU tidak konsisten dalam menjawab eksepsi yang diajukan Eep dan tim penasihat hukumnya. Yang paling penting, kata Abdy, JPU telah menyatakan tidak akan mempertimbangkan sah atau tidaknya aturan tentang upah pungut. JPU juga tidak konsisten dalam menyebutkan kerugian negara.
"Awalnya disebut kerugian negara Rp 2,5 miliar, kemudian menjadi Rp 2,8 miliar, lalu berubah lagi menjadi Rp 14 miliar. Mana yang benar? Kami harap ini semua menjadi pertimbangan majelis hakim, agar dakwaan JPU dibatalkan," kata Abdy. (A-132/kur)***

http://www.pikiran-rakyat.com/

Pasar Panjang Diprotes Pedagang

Para pedagang di Pasar Baru Subang belakang Terminal Sukamelang, mendesak agar para pedagang Pasar Panjang yang masih bertahan di areal bekas Pasar Inpres, Jln. Sutaatmaja ditertibkan dan bergabung di Pasar Baru.

"Kami tetap menolak keberadaan Pasar Panjang, walaupun kegiatannya hanya pagi dan malam hari," protes beberapa pedagang, belum lama ini.

Protes tersebut ternyata telah direspons Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP) Subang sebagai pemberi izin, dengan menegur dan mengancam akan mencabut surat izin bila mereka masih berdagang layaknya di pasar tradisional.

"Kami memang sudah menerima surat protes dari pedagang Pasar Baru dan sudah ditindaklanjuti dengan peneguran," jelas Kepala BPMP, Hj. Sri Renny T.W. (B.76)**


http://www.klik-galamedia.com/

Jembatan Diperbaiki, Pantura Macet Total

Subang - Proyek pengerjaan jembatan Gamon dan jalan sepanjang sekitar 1 km di tapal batas Subang dan Karawang, Jawa Barat, menimbulkan kemacetan total di ruas jalan utama Pantai Utara (Pantura) Jawa tersebut.
Berdasarkan pemantauan Tempo, Senin (25/4), kemacetan terjadi belasan kilometer menuju arah Jakarta mulai dari Gamon hingga Ciasem. Kendaraan yang menggunakan jalan Pantura-Sukamandi terpaksa mengantre berjam-jam

Sejumlah pengemudi terutama sopir bus terpaksa mengambil jalur alternatif via Sukamandi-Purwadadi-Kalijati. Kemudian masuk ke Sadang, Purwakarta, lalu pintu gerbang tol Sadang menuju Jakarta. Tapi, ada juga pengemudi bus yang memilih jalur tengah.

Menurut Salim, sopir bus Luragung Termuda jurusan Kuningan-Jakarta, dia memilih jalur tengah Pamanukan-Subang-Kalijati-Sadang. "Macetnya sudah sampai Ciasem. Jadi, lebih baik lewat jalur tengah saja," kata Salim.

Namun, ujar Salim, risikonya, waktu tempuh bisa bertambah hingga 2 jam. Adapun lewat Pantura, jika lancar, rute Kuningan-Jakarta bisa ditempuh dalam waktu 3 jam.

Ajun Komisaris Agun Guntoro, Kepala Satuan Lalu-lintas Polres Subang, mengatakan kemacetan tak terhindarkan gara-gara pengerjaan proyek perbaikan jembatan dan jalan di Gamon. "Makanya kami mengalihkan arus melalui jalur-jalur alternatif supaya laju kendaraan bisa terurai," ujar Agun.

Pengerjaan 2 proyek di jalur utama Pantura Subang tersebut, kata Agun, akan berlangsung hingga awal Juli. "Informasi yang saya terima dari Kementerian Pekerjaan Umum seperti itu," ujar Agun. Pengerjaan jembatan dan jalan ruas Gamon-Patokbeusi tersebut mengejar target musim mudik lebaran 2011.

Jembatan yang kini diperbaiki merupakan jembatan kembar Gamon yang merupakan konstruksi lama. Sedangkan ruas jalan itu diperbaiki karena di lokasi tersebut terjadi penyempitan dan belum ada median jalan. Jika musim mudik di lokasi tersebut sering terjadi kemacetan dan kecelakaan.

NANANG SUTISNA

Sabtu, 23 April 2011

AKBP M. Awal, "Subang Kondusif"

Kepala Polres Subang, Ajun Komisaris Besar M. Awal Chairuddin, S.I.K., M.H. meminta seluruh jajarannya bersikap jujur dalam melaksanakan tugas yang dipercayakan baik sebagai aggota, staf maupun kepala fungsi, bagian atau kepala kepolisian sektor. Sebab kejujuran menjadi bekal dalam tindakan dan pekerjaan yang lebih baik lagi.

"Selain itu, berlaku adil dan tidak diskriminatif dalam bertindak terutama pada perkara yang sebenarnya bisa diselesaikan segera. Jangan sampai salah kaprah apalagi diuangkan," tandas Kapolres usai mendengarkan paparan dari Kepala Polres sebelumnya, Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si. di Aula Mapolres Subang, Jumat (21/4) sore.

Sebagai Kapolres baru, dirinya tentu akan melanjutkan apa yang telah berjalan baik dan berusaha meningkatkan apa yang kurang. "Yang jelas, kalau Pak Kapolda mencanangkan Jabar Kondusif 2011, saya pun mulai saat ini mencanangkan Subang Kondusif 2011. Dan untuk pelaksanaannya, saya yakin sebagai anggota Polri semua sudah paham," ungkapnya.

Untuk itulah, seluruh jajaran Polres Subang terus berkiprah dengan berbagai kegiatan proaktif dan preventif sehingga sekecil apa pun tugas dapat diantisipasi sedini mungkin dan tidak terkesan kecolongan. Apalagi sebagaimana yang telah dipaparkan Kapolres sebelumnya, Subang memiliki 3 daerah berbeda, yakni utara, tengah, dan selatan, mulai pesisir, dataran, dan pegunungan.

Awal yang seangkatan dengan Dadang dilantik bersama perwira lainnya di Mapolda Jabar, Jumat (22/4) pagi. Sebelumnya ia menjabat sebagai Sekpri Wakapolri Spripim Polri, sedangkan Dadang Hartanto mendapat kepercayaan sebagai Kapolres Cianjur. Secara resmi kenal pamit akan dilangsungkan di Aula Pemkab Subang, Senin (24/4) malam. (B.76)**


http://www.klik-galamedia.com/

Pantura Subang Macet, Pengendara Diimbau Via Jalur Alternatif

Libur paskah, kepadatan kendaraan dari Jakarta menuju Cirebon melalui jalur Pantura Subang, hingga Sabtu (23/4),masih terasa.
Ratusan kendaraan masih mengalir menuju pantura Cirebon, setelah pada seharian kemarin Jumat (22/4) jalur pantura Subang macet. Penyebab kemacetan dipicu sopir kurang disiplin menyalip hingga mandeg. Juga, akibat masih perbaikan jalan disejumlah ruas titik di Pantura. Diprediksi, intensitas kendaraan dijalur ini akan terus meningkat pada sore hingga Minggu (24/4).
Kasatlantas Polres Subang AKP Agun Guntoro, Sabtu (23/4), menjelaskan, jalur pantura Subang kini ramai lancar. Setelah pada dua hari lalu, diakui Agun, jalur ini mengalami kepadatan kendaraan yang datang dari arah Barat menuju Timur. ” Peningkatan ini karena hari libur paskah,” tukasnya.
Agun memprediksi, kepadatan kendaraan diwilayahnya ini kembali akan terasa pada Minggu (24/4) malam. Pada arus balik tersebut, lanjut Agun, pihaknya terus akan berkoordinasi dengan Polres Karawang karena titik simpul kemacetan berada pada perbaikan jembatan di Gamon diperbatasan Subang-Karawang.
“Untuk antisipasi itu, kita akan melakukan penguatan personil dititik tersebut. Juga bekerjasama dengan petugas lalu lintas di Polres Karawang,” pungkasnya.

(dadan/sir)


http://www.poskota.co.id/

Kamis, 21 April 2011

ITB Siap Buka S-2 Kelautan

Menteri Kelautan Perikanan Fadel Muhammad berencana membuka program magister (S-2) dalam bidang Ilmu Kelautan dan Perikanan tahun ini. Rencana tersebut akan diwujudkan melalui kerja sama dengan Institut Teknologi Bandung (ITB). 

Fadel berharap, ITB bisa memelopori entrepreneur bidang perikanan dan kelautan di Indonesia. “Kami bekerja sama dengan ITB untuk membuat program S-2 sehingga bisa menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang siap pakai di lapangan. Kita akan buat kelas khusus di ITB,” kata Fadel baru-baru ini. 

Insinyur lulusan ITB angkatan '72 ini berharap, ITB bisa memelopori entrepreneur terutama bidang perikanan dengan memanfaatkan bahari. Rencananya, program S-2 kelautan dan perikanan mulai dikerjakan tahun ini.

“Entrepreneur bahari adalah orang-orang yang bisa berusaha di bidang kelautan perikanan dengan memanfaatkan laut untuk usaha mereka. Misalnya memanfaatkan rumput laut, budidaya ikan, dan lainnya. Dan ini didukung Rektor ITB,” katanya menerangkan.

Selain akan membuka program S-2, Kementerian Kelautan dan Perikanan juga menggandeng beberapa perguruan tinggi, termasuk ITB untuk membangun Institut Kelautan Indonesia. Anggaran pembangunan institut tidak bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tetapi dapat bantuan dari Pemerintah Korea.

“Korea memberikan bantuan penuh Rp350 miliar untuk bangunan dan lainnya. Pembangunn institut ini rencananya mulai tahun depan,” Fadel menambahkan.

Lokasi institut akan berada di Subang, Jawa Barat. Fadel menjelaskan, pihak Korea meminta agar lokasi institut tidak jauh-jauh dari ibu kota Indonesia, Jakarta. “Kami telah berdiskusi dengan Rektor ITB soal bantuan Korea ini. Sekarang kami atur untuk membangun di Subang,” ujarnya.(rfa)

http://kampus.okezone.com/

Ratusan Buruh Pabrik Kesurupan

Subang: Ratusan buruh pabrik PT Hyundong Indonesia di Jalan Raya Wantilan Cipendeuy, Subang, Jawa Barat, kesurupan massal, baru-baru ini. Akibatnya, aktivitas pabrik diliburkan sementara waktu.

Adi, warga, menuturkan, kesurupan terjadi saat karyawan pabrik tengah bekerja. Tiba-tiba seorang di antara mereka mengamuk dan meronta. Hal ini diikuti buruh lain secara. Sebagian ada yang pingsan tak sadarkan diri.

Manajemen perusahaan kemudian mengevakuasi para buruh ke luar areal pabrik, seperti ke rumah penduduk. Mereka mengobati para buruh yang kesurupan dengan berbagai cara, termasuk memanggil para ustaz.(ULF)


http://berita.liputan6.com/

Nyawa TKW Ditebus dengan Hafalan Alquran

Tenaga kerja wanita Siti Zainab telah divonis hukuman mati oleh pengadilan Arab Saudi lantaran terbukti membunuh majikannya pada 1998 di Madinah. Namun pihak keluarga korban memaafkan Siti Zainab asalkan memenuhi dengan satu syarat. Yaitu mau menghafalkan Alquran.

“Dari 23 yang terkena ancaman hukum pancung (mati) akibat kasus pembunuhan, dua TKI yaitu Darsem Binti Daud Tawar (25), asal Subang dan Siti Zainab Binti Duhri Rupa asal Bangkalan, Madura, telah dibebaskan dari hukuman mati (qishash) dengan pemaafan keluarga korban serta digantikan diyat (pembayaran denda),” jelas Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Moh Jumhur Hidayat, dalam siaran persnya di Jakarta.

Siti Zainab masih lebih beruntung dari Darsem Binti Daud Tawar. TKW asal Subang itu baru bisa bebas setelah membayar diyat sebesar sebesar 2 Juta Real Saudi atau setara Rp 4,7 miliar.

Disebutkan, Zainab sudah menghafalkan 24 juz Alquran lebih sehingga tinggal empat juz saja yang harus dihafalkannya.

Zainab dan Darsem merupakan dua TKW yang terbebas dari hukuman mati atas lobi Pemerintah RI yang kemudian ditegaskan dalam kesepakatan antara Menkum HAM Patrialis Akbar dengan Menteri Kehakiman Arab Saudi, Mohammad Bin Abdul Karim Al Isya di Riyadh, Rabu 13 April 201.

Bersama kedua orang ini, pemerintah Arab Saudi juga membebaskan 316 WNI/TKI yang bermasalah di negeri penghasil minyak itu.
(ful)

http://news.okezone.com/

Selasa, 19 April 2011

Jadi Terdakwa Korupsi, Bupati Subang Akan Segera Dinonaktifkan

Bupati Subang Eep Hidayat akan segera dinonaktifkan dari jabatannya. Hal itu mengingat statusnya yang sudah jadi terdakwa dalam kasus dugaan korupsi upah pungut pada 2005-2008 di Kabupaten Subang.

"Itu (penonaktifan - red) pasti diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang ada. Kalau sudah jadi terdakwa, tentu harus ada penonaktifan," ujar Gubernur Jabar Ahmad Heryawan kepada wartawan di Rutan Kebon Waru, Jalan Jakarta, Selasa (19/4/2011).

Untuk memberhentikan Eep, itu jadi kewenangan pemerintah pusat, dalam hal ini Mendagri. Di mana Eep akan diberhentikan sementara setelah Mendagri mengeluarkan keputusannya.

Saat ini, pihaknya masih menunggu register perkara Eep di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada PN Bandung. Setelah mendapat register, Pemprov akan meneruskannya ke Depdagri sehingga keputusan penghentian sementara Eep bisa segera keluar.

"Nanti akan kita proses kalau registernya sudah kita terima," terangnya.

Heryawan mengatakan, Eep pun sudah mengerti bahwa ia memang harus diberhentikan dari jabatannya untuk sementara. "Beliau sudah tahu (harus ada pemberhentian sementara) sebelum saya sampaikan," jelasnya.

Sementara untuk Wali Kota Bekasi Mochtar Mohamad, Heryawan mengatakan yang bersangkutan masih berstatus tersangka, belum terdakwa. Sehingga, Mochtar tidak perlu diberhentikan sementara hingga statusnya naik menjadi terdakwa.

"Wali Kota Bekasi masih tersangka, belum dilimpahkan ke pengadilan," tandasnya.

(ors/ern)

http://bandung.detik.com/

Polisi Subang Bekuk Kurir Ganja

Kurir ganja  warga Gang Gunung Sunda, Kec Pasirkareumbi, Kab Subang, DH alias Acoy, 17, dibekuk petugas Satnarkoba Polres Subang, Senin (18/4) malam.
Setelah ditangkap, sang kurir ganja pun ber’nyanyi’,  barang haram tersebut milik bandar By, sehingga dengan sigap polisi pun menggeledah rumah By dan ditemukan ¼ Kg ganja kering siap edar disembunyikan di kandang ayam.  By kabur dan kini DPO Satnarkoba Polres Subang.
Kapolres Subang AKBP Dadang Hartanto melalui Kasat Narkoba AKP Iwan Setiawan, Selasa (19/4), membenarkan telah menangkap Acoy, kurir narkoba dari seorang bandar besar yang kini buron dan tengah diburu petugas satnarkoba.
“ Acoy ditangkap setelah petugas Satnarkoba berhasil mengelabui dengan menyaru sebagai pembeli,” ungkap Iwan.  Ditambahkan, dari tersangka Acoy, pihaknya menyita barang bukti 3 paket kecil ganja siap edar.
Dalam pengembangan, sang kurir membeberkan barang haram tersebut milik By dan petugas pun menggeledah rumah By. Saat digerebek By tak berada di rumah, hingga petugas menggeledah seluruh ruang rumah sampai ke kandang ayam, sebagaimana petunjuk Acoy.
Ternyata benar, dikandang ayam, petugas menemukan bungkusan berisi dua paket besar seharga Rp 500 ribu dan dua paket ukuran sedang Rp 100 ribu, seluruhnya seberat 250 gram.
Sementara itu, dalam pemeriksaan dihadapan petugas, Acoy menyebutkan, ia hanyalah seorang kurir yang memperoleh imbalan penjualan perpaket Rp 5000. Barang tersebut, kata Acoy, milik By, warga Subang.
“ Setiap menjual ganja dalam paket kecil Rp 50 ribu saya diberi upah oleh By Rp 5000. Saya tak mengira harus bernasib buruk gini,” katanya menyesal. (dadan/dms)

http://www.poskota.co.id

Ulat Bulu Menyerang Subang

Subang - Ulat bulu mulai menyerang pepohonan produktif di wilayah Subang, Jawa Barat. "Serangannya masih bersifat parsial," kata Tatang Gustian, Kepala Seksi Holtikultura Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Subang, kepada Tempo, Selasa, 19 April 2011.

Menurut Tatang, serangan ulat bulu baru muncul pada akhir pekan kemarin. Tapi, karena ketakutan, warga yang pepohonannya terkena serangan ulat bulu langsung melakukan tindakan sendiri-sendiri.

"Ada yang langsung menebangi pohonnya, ulatnya lalu dibakar," kata Tatang. Itu terjadi di Jalan Panji dekat kolam renang Tirta Gali 1. Pihaknya langsung melakukan sterilisasi lokasi bekas pohon mangga itu dengan sistem fogging.
 
Ruslan, warga Jalan Panji, mengatakan pemilik pohon mangga terpaksa langsung menebang pohon karena takut serangan ulat bulu cepat menyebar ke pepohonan lainnya. "Karena geli dan menakutkan," ujar Ruslan.

Sedangkan Sugianto, pemilik tiga pohon mangga di Kampung Cihuni, Desa Jambelaer, Kecamatan Dawuan, langsung melaporkan kejadian tidak biasa tersebut kepada petugas Dinas Pertanian.

"Kami kemudian memberantasnya bersama-sama dengan menggunakan semprotan pestisida," kata Sugianto. Ia mengaku serangan ulat bulu ke pohon mangga miliknya baru terjadi akhir pekan kemarin.

Untuk mengantisipasi serangan ulat bulu susulan, Tatang telah menginstruksikan para Petugas Pengendali Hama Organisme Pengganggu Tanaman (PPHOPT) di setiap kecamatan. "Kecuali melakukan penyisiran secara langsung, mereka juga diminta merespons segera setiap pengaduan warga," papar Tatang.

NANANG SUTISNA 


http://www.tempointeraktif.com/

Heryawan Kunjungi Bupati Subang dan Walikota Bekasi di Rutan

Bandung - Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengunjungi Bupati Subang Eep Hidayat dan Walikota Bekasi Mochtar Mohamad di Rutan Kebon Waru, Selasa (19/3/2011). Keduanya mendekam di sel tahanan karena terjerat kasus dugaan korupsi. Eep kini sudah menjalani persidangan, sementara Mochtar berkas kasusnya masih menunggu P21.

Gubernur bersama Asisten I tiba di Rutan Kebon Waru sekitar 11.00 WIB. "Bapak langsung masuk ke ruangan Pak Kepala Rutan dan melakukan pertemuan dengan Bupati Subang dan Walikota Bekasi. Kalau Pak Rutan (Suharman-red) tidak ikut pertemuan, hanya menfasilitasi saja," ujar staff Humas Pemprov Jabar Alif Nur Anhar kepada detikbandung melalui telepon.

Alif mengaku tidak mengetahui persis apa yang dibicarakan gubernur dengan dua kepala daerah yang tengah terjerat kasus korupsi tersebut. "Intinya sih datang ke sini untuk silaturahmi dan juga membicarakan soal kedinasan. Ya mungkin mengenai persoalan kelangsungan pemerintahan daerah selama mereka ditahan," tutur Alif.

Kasus bupati subang soal kasus upah pungut kini sudah memasuki persidangan. Dakwaan dan eksepsi dari terdakwa sudah digelar Senin (18/4/2011). Sementara untuk kasus Walikota Bekasi dugaan penyuapan dalam pengurusan penghargaan Adipura. Politisi PDIP ini juga dijerat upaya penyuapan terkait pengesahan APBD Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi Tahun Anggaran (TA) 2010 dan pengelolaan serta pertanggungjawaban APBD Pemkot Bekasi TA 2009. Kasus walikota bekasi belum disidang.

(ern/ern)

http://bandung.detik.com/

IMI Jawa Barat Selenggarakan Balap Motor Piala Gubernur Jabar

BANDUNG, (PRLM).- Pengurus Provinsi (Pengprov) Ikatan Motor Indonesia (IMI) Jawa Barat, kembali menyelenggarakan Kejuaraan Daerah Balap Motor Piala Gubernur 2011.
Ketua Umum Pengprov IMI Jabar, Oke Djunjunan, saat peresmian Krejuda di Hotel Vue Palace Bandung, Selasa (19/4) mengatakan, untuk tahun ini kejurda balap motor akan diselenggarakan sebanyak lima seri yaitu di Subang, dua kali di Tasikmalaya, Karawang, dan final di Sirkuit Brigif 15 Kujang II Cimahi. "Seri pertama akan dilaksanakan di sirkuit permanen Subang minggu depan," ujarnya.
Oke menambahkan penyelenggaraan Kejurda ini diserahkan kepada klub-klub, sedangkan IMI Jabar hanya sebagai perantara dan mencari rekanan seperti sponsor. "IMI hanya sebagai regulator, sedangkan penyelenggara kejuaraan diserahkan kepada klub-klub di daerah," katanya.
Pada Kejurda Balap Motor Gubernur Cup ini akan mempertandingkan beberapa kelas wajib seperti bebek 125 cc 4 langkah tune up (MP1), bebek 110 cc 4 langkah tune up (MP2), bebek 125 cc 4 langkah tune up pemula A (MP3), bebek 110 cc 4 langkah tune up pemula A (MP4), bebek 125 cc 4 langkah standar pemula B (MP5), Matic s/d 130 cc 4 langkah standar open (MP7), dan matic s/d 150 cc (SM2).
Oke mengatakan, selain kelas wajib juga akan digelar supporting race seperti kelas scooter open, dan freestyle. "Tahun kemarin setiap serinya Kejurda diikuti 300 starter," katanya.
Tujuan diadakan Kejurda ini menurut Oke adalah untuk sarana pembinaan bibit-bibit atlet di Indonesia di bidang olah raga balap motor, untuk diorbitkan di tingkat internasional. "Tidak menutup kemungkinan di Gubernur Cup ini sebagai seleksi atlet yang akan masuk tim PON," ujarnya.
Oke menambahkan akan terus melakukan pembenahan, agar kualitas penyelenggaraan bisa lebih baik lagi. "Setiap peserta diwajibkan menggunakan transporder," katanya.
Balap motor Gubernur Cup ini juga akan diikuti oleh pembalap-pembalap nasional asal Jawa Barat seperti Anggi Permana, Irvan Chupenk, Adi Bontot, Owie Nurhuda, dan Feizy Juniardith.(A-193/A-26).***

http://www.pikiran-rakyat.com

Darsem dan Realitas TKW

* Oleh Nurul Himawan

BEBERAPA waktu lalu, kita memperoleh kabar tentang pemerkosaan terhadap Darsem (30). Kasus tindak kekerasan terhadap tenaga kerja wanita (TKW) di Arab Saudi itu menambah deretan panjang nasib memilukan perempuan Indonesia di negeri orang.

Kasus itu jadi sorotan dunia internasional karena Darsem binti Dawud Tawar, asal Subang, Jawa Barat, justru dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan di Riyadh atas pengakuannya telah membunuh sang majikan. Darsem neyatakan terpaksa membunuh untuk membela diri karena sang majikan hendak memerkosa.

Darsem dinyatakan terbukti bersalah membunuh si majikan, warga negara Yaman, Desember 2007. Majelis hakim sidang pengadilan di Riyadh, 6 Mei 2009, memvonis hukuman pancung bagi Darsem.

Melalui kerja sama dengan Lajnah Islah (Komisi Jasa Baik untuk Perdamaian dan Pemberian Maaf) Riyadh dan pejabat Kantor Gubernur Riyadh, Darsem akhirnya mendapat pemaafan (tanazul) dari ahli waris korban. Pada 7 Januari 2011, ahli waris korban diwakili Asim bin Sali Assegaf bersedia memaafkan Darsem dengan kompensasi uang diyat (ganti rugi/santunan) 2 juta Sar (setara Rp 4,7 miliar) yang harus diserahkan ke ahli waris korban dalam jangka waktu enam bulan. Pernyataan tanazul itu disampaikan KBRI ke pengadilan Riyadh untuk pemrosesan selanjutnya.

Tiga Hal Penting

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Amalia Gumelar, Kamis (3/3), menyatakan uang tebusan siap dibayarkan pemerintah bila upaya hukum naik banding yang diajukan gagal. Pemerintah menunggu keputusan banding yang bisa berlangsung hingga enam bulan ke depan.

Kasus Darsem, sekali lagi, merupakan pelajaran sangat mahal bagi pemerintah. Kasus tindak kekerasan dan pelecehan hak asasi manusia (HAM) terhadap TKW harus diakhiri. Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah menyatakan tindak kekerasan terhadap TKW sampai saat ini terbilang merebak. Ribuan TKW mengalami kekerasan pada 11 bulan terakhir. Berdasar data Migrant Care, ada 5.636 TKW menghadapi kasus serius dalam 11 bulan.

Sedikitnya ada tiga hal utama yang harus jadi perhatian pemerintah. Pertama, kasus tindak kekerasan terhadap TKW hendaknya jadi momentum bagi pemerintah untuk mengevaluasi menyeluruh penempatan dan perlindungan buruh migran karena terbukti gagal melindungi. Kedua, evaluasi kinerja legislatif secara menyeluruh, baik di tingkat legislasi, pengawasan, maupun anggaran.

Tahun 2010, revisi UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri telah jadi prioritas Prolegnas DPR. Namun laporan kemajuan proses pembahasan belum tampak.
Bahkan Maret DPR belum selesai membuat draf legal. Itu akibat kelemahan kinerja dan rendahnya produktivitas legislasi DPR.

Ketiga, evaluasi terhadap kinerja kabinet, terutama Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Luar Negeri. Keterulangan kasus serupa yang sering terjadi bisa menjadi pertimbangan bagi Presiden untuk mengevaluasi kinerja kabinet di tengah sinyal kuat akan terjadi perombakan kabinet. Pemerintah seharusnya menegosiasikan dan menyepakati perjanjian bilateral dengan negara penerima TKW.

Secara multilateral, ada perjanjian internasional yang memberikan perlindungan pada buruh migran, yaitu International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (Konvensi Buruh Migran). Selain itu, perlu melibatkan organisasi dunia yang memiliki perhatian besar terhadap perlindungan pekerja migran untuk memperbaiki regulasi perlindungan TKW oleh pemerintah. Sebab, selama ini pengaturan perlindungan TKW harus tunduk pada peraturan ketenagakerjaan negara penerima TKW.

Organisasi dunia yang bisa dilibatkan dalam perlindungan TKW antara lain Organisasi Migran Internasional (International Organization for Migration/IOM), Organisasi Buruh Internasional (International Labor Organization/ILO), dan United Nations Fund for Population Activity (UNFPA). Ketiga organisasi dunia itu memiliki jaringan kerja luas di Asia, Afrika, Amerika Latin, Eropa, dan Australia, serta dipercaya mampu melindungi TKW dunia.

Jadi pemerintah harus bersikap antisipatif, tegas, punya konsep penanggulangan yang jelas, konkret, dan keberanian agar bisa mengatasi berbagai kasus tindak kekerasan atau pelanggaran HAM terhadap TKW di negeri orang. Pemerintah jangan berkesan lembek dan tak berani bertindak tegas terhadap negara-negara penerima TKW.

Tugas dan fungsi pemerintahlah untuk mengatur dan menjamin kesejahteraan serta keselamatan yang jadi hak setiap warga negara dari segala kejahatan, pelanggaran HAM, kebodohan, dan kemiskinan. UUD 1945 menyatakan negara ini adalah negara kesejahteraan (welfare state). Pemerintah memiliki tugas dan kewajiban menyejahterakan kehidupan warga negara.

Salah satu implementasi adalah memberikan peluang kerja seluas-luasnya di negara sendiri. Tak cukup dengan melontarkan pernyataan bahwa banyak TKW sukses, seperti belakangan diucapkan Wakil Presiden Boediono. Kini, saatnya pemerintah memperbaiki diri dengan banyak belajar dari kasus tindak kekerasan dan pelanggaran HAM terhadap TKW. (51)

- Nurul Himawan, mahasiswa Pascasarjana Sosiologi Universitas UNS Surakarta

Minggu, 17 April 2011

Sidang Bupati Subang Tanpa Pengamanan Khusus

Tidak akan ada pengamanan khusus untuk menjaga sidang perdana Bupati Subang, Eep Hidayat di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung, Senin (18/4). Pengadilan pun tidak menerima laporan tentang kemungkinan aksi unjuk rasa dari pendukung Eep, namun untuk menghadapi berbagai kemungkinan, tetap akan disiagakan pasukan Dalmas Polda Jabar.
Menurut Humas PN Bandung, Sumantono, SH, seperti sidang perkara tipikor lainnya, sidang perdana Eep Hidayat akan dibuka untuk umum. Awak media massa pun dipersilahkan untuk meliput sidang itu, agar proses persidangan dapat diikuti oleh masyarakat luas.
"Juga ada permintaan dari Pemkab Subang agar sidang itu bisa diliput oleh media massa, agar Pemkab Subang memiliki dokumentasi pemberitaannya. Sidang ini memang sidang terbuka jadi boleh dilihat oleh masyarakat," kata Sumantono, seperti dikutip oleh Panitera Muda Tipikor, Susilo Nandang Bagio, Minggu (18/4)
Susilo menambahkan, tidak ada persiapan khusus untuk dalam pengamanan sidang Eep, dan sampai saat ini tidak ada kabar tentang rencana unjuk rasa dari pendukung Eep. Dia berharap tidak ada aksi unjuk rasa saat sidang nanti.
Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Jabar, Yuswa Kusumah Afandi, pada Kamis (14/4). Dia menghimbau masyarakat untuk menyerahkan perkara Eep ke mekanisme peradilan. "Biarkan hakim yang memutuskan apakah yang bersangkutan bersalah atau tidak," kata Yuswa. (A-132/A-147)***

http://www.pikiran-rakyat.com/

Sisingaan Milik Warga Subang

Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga (Disparpora) Subang segera mendaftarkan kesenian tradisional Sisingaan ke Departemen Kehakiman RI di Jakarta untuk dipatenkan.
” Sisingaan ini kesenian tradisional dimiliki warga Subang. Kami tidak ingin, kesenian Sisingaan dicaplok oleh kabupaten, provinsi lain terlebih oleh negara tetangga seperti Malaysia,” ujar Ading Suherman, Kadisparpora Subang, ditemui Pos Kota disela sela festival Sisingaan di Alun alun Subang, Sabtu (16/4) siang.
Menurutnya, 65 persen kesenian tradisional di Jawa Barat, berada di Subang, diantaranya kesenian sisingaan. Dengan begitu, Ading mengajak masyarakat Subang melestarikan beragam kesenian peninggalan leluhur tatar sunda, terutama Sisingaan.
” Kami tak ingin Sisingaan milik Rakyat Subang ini diklaim negara lain. Untuk itu pada 2012 mendatang,Sisingaan ini akan kita daftarkan ke Depkeh RI di Jakarta agar mendapat hak paten,” tegasnya.
Ditempat yang sama, budayawan Subang, Edih AS, setuju Sisingaan Subang cepat dipatenkan agar mendapat Hak Atas Kekayaan Intelektual (KAHI) dari Depkeh RI.
” Lahirnya seni tradisional Sisingaan pada 1850 ini sebagai simbol perlawanan Rakyat Subang yang dipekerjakan rodi oleh kolonial Belanda. Saat itu meneer Hofland bertindak semena semena dengan mempekerjakan rakyat subang secara rodi,” ungkap lelaki berusia 72 tahun itu.
Pada Sisingaan, kenang Edih, terdapat nilai nilai kebersamaan (gotong royong) yang diilustrasikan empat orang memandu Singa atau penguasa saat itu Belanda. Selain gotong royong, lanjut Edih, terdapat nilai kekokohan dan kekompakan. ” Sehingga diwujudkanlah simbolisasi tersebut dengan sisingaan,” tukasnya.
Seiring jaman, seni tradisional Sisingaan ini kemudian memasyarakat di Subang setelah melalui tiga periodesasi pembaharuan sejak 1900-1928 semula hanya seni karawitan dengan alat kesenian tradisional Angklung, Dogdog dan Bedug.
Periode 1928-1950 bentuknya sudah lain dari karawitan menjadi Silat dan periode 1950 hingga 2011 menetaplah Sisingaan. “Pelopor yang mempopulerkan sisingaan Subang ini adalah Aki Sahwa di Desa Cigadung, kemudian ke Soklat oleh Wakil Ato. Referensi itu saya dapat dari pelaku sejarah dan budayawan Subang, (Alm) Nono Haryono,” ungkapnya.
Edih mengaku bangga Subang memiliki Sisingaan. Kiprah seni tradisional Sisingaan ini telah melanglang buana hingga ke mancanegara. Terakhir sisingaan tampil di Hongkong pada 1981 yang dikirim oleh Pemerintah Indonesia mengikuti festival tingkat Internasional.
” Memperoleh HAKI hal mudah. Yang susah itu, memelihara dan melestarikan peninggalan lelehur Subang yang mewarisi Sisingaan ini. Semangat ini yang harus ditanam pada diri generasi muda Subang,” saran Edih. (dadan)

http://www.poskota.co.id/

Kamis, 14 April 2011

Jelang UN, Siswa SMAN 2 Ikuti Doa Bersama

SUBANG-Menjelang Ujian Nasional (UN) yang akan mulai dilaksanakan pada Senin (18/4) mendatang, ratusan siswa SMAN 2 mengadakan doa bersama di aula SMAN 2 Subang, Rabu (13/4). Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan diri dan meminimalisir tingkat stres siswa dalam menghadapi Ujian Nasional.
“Doa bersama ini dilakukan sebagai kiat, supaya siswa percaya diri dan tidak stres dalam menghadapi UN,” ujar Dedi Rosadi, yang memimpin kegiatan doa bersama.
Sementara menurut Ahmad Fahmi SPd, Wakil Kepala SMAN 2, kegiatan yang digelar pihaknya merupakan persiapan mental siswa dalam menghadapi UN mendatang. “Doa bersama ini untuk mempersiapkan mental anak supaya dalam menghadapi UN tidak merasa ketakutan dan beban berat,” ujar Ahmad Fahmi.
Pada kesempatan tersebut, Ahmad Fahmi menyadari ada kelemahan dan keterbatasan kemampuan siswa sebagai manusia biasa, karena itu menurutnya, dalam menghadapi UN tersebut perlu adanya pertolongan Allah SWT.
“Secara intelektual sudah dilaksanakan persiapan pemantapan dari jauh-jauh hari, sekarang untuk pemantapan mentalnya,” ujar Ahmad Fahmi.
Ahmad Fahmi juga mengharapkan, dalam pelaksanaan UN para siswa mendapat rahmat, bantuan dan pertolongan Allah SWT.
“Kita akan menghadapi UN yang cukup berat bagi anak-anak. Semoga dengan doa bersama, mendapat rahmat, bantuan, barokah dan pertolongan Allah SWT,” tandas Ahmad Fahmi.(giw)

Bupati Ditahan, Gubernur Panggil Mendadak Para Pejabat Subang

Subang - Sekretaris Daerah dan para Asisten di lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang, Jawa Barat, dipanggil mendadak Gubernur Jawa Barat, ke Gedung Sate Bandung. "Besok kami dipanggil ke Gedung Sate Bandung," kata Rahmat Solihin, Sekretaris Daerah Kabupaten Subang, saat dihubungi Tempo, Kamis (14/4).
Menurut Rahmat, dia dan tiga Asisten Daerah Pemerintah Kabupaten Subang dipanggil oleh Kepala Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) Purwakarta atas perintah Gubernur. "Tetapi, tempatnya di Bandung," ujarnya.

Rahmat mengungkapkan, materi yang akan dibicarakan di Gedung Sate tersebut terkait dengan masalah tata kelola pemerintahan Subang pasca diserahkannya berkas perkara dugaan korupsi upah pungut Rp3,2 miliar, dengan tersangka Bupati Eep Hidayat, ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung, 8 April lalu.

Herri Hudaya, Asisten Bidang Pemerintahan dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Barat mengatakan, ketika berkas perkara dugaan korupsi Eep sudah diserahkan tim penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Barat ke Pengadilan Tipikor Bandung, secara otomatis tugas-tugas Eep dilaksanakan Wakil Bupati Ojang Sohandi.

Ketika perkara Eep teregistrasi di Pengadilan Tipikor, maka tugas Eep sebagai bupati sudah selesai. "Dan, Pak Gubernur akan merespon dengan cepat untuk mengajukan pemberhentiannya (Eep) ke Presiden melalui Mendagri," kata Herri, Selasa pekan lalu.

Pengadilan Tipikor Bandung rencananya akan menyidangkan kasus dugaan korupsi biaya pungut Pajak Bumi dan Bangunan dari sektor perkebunan, perhutanan dan pertambangan periode 2005-2009 sebesar Rp3,2 miliar itu Senin pekan depan.

NANANG SUTISNA

http://www.tempointeraktif.com/ 

Bapak Angkat Pantau Pelatnas

PT Telkom Indonesia Tbk selaku bapak angkat cabang olahraga balap sepeda turut memantau langsung pelaksanaan Pelatnas SEA Games 2011 di Subang, Jawa Barat.    
"Kami akan terus memberikan dukungan pada pebalap yang saat ini menjalani pelatnas. Inilah salah satu bentuk kerja sama yang telah kami lakukan bersama PB ISSI," kata Asisten Vice President Public Relation, Desnaidi Aziz di Subang, Kamis.
Menurut dia, dalam perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani beberapa waktu lalu, selain mendukung penuh dalam pendanaan pelatnas balap sepeda pihaknya juga berhak memantau semua kegiatannya.
Dalam pantauannya, kata dia, program kerja sama telah berjalan dengan baik. Namun demikian, pihaknya berharap atlet-atlet yang menjalani pelatnas terus meningkatkan kemampuannya agar mampu mencapai target yang dibebankan.
"Kerja sama dengan ISSI sebetulnya tidak hanya untuk SEA Games saja. Sebelumnya juga telah dilakukan kerjasama. Untuk itu kami berharap semuanya bisa menguntungkan kedua belah pihak," katanya sebelum memberangkatkan atlet latihan.    
Ditanya berapa besar nilai dana yang dikucurkan PT Telkom Indonesia Tbk untuk pelatnas balap sepeda SEA Games 2011, Desnaidi Aziz tidak menjelaskan dengan detail.  "Berdasarkan perjanjian kerja sama untuk sementara hanya biaya untuk pelatnas. Jadi kami belum merambah ke pembangunan infrastruktur," katanya menagaskan.    
Desniadi menambahkan, PT Telkom Indonesia Tbk selain mendukung penuh pendanaan pelatnas di Tanah Air juga mendukung penuh pelaksanaan "try out" di luar negeri terutama bagi atlet pelatnas SEA Games 2011.
Ketua Umum PB ISSI Phanny Tanjung menjelaskan, secara umum pelaksanaan pelatnas balap sepeda berjalan sesuai dengan program. Saat ini telah dilakukan pemisahan nomor balap sepeda yang sebelumnya berlatih bersamaan.
Selama ini, empat nomor balap sepeda yaitu road race, track, MTB dan BMX menjalani pemusatan latihan bersama guna menyamakan visi dan misi bagi atlet maupun offisial pendukung.  "Sudah saatnya latihan dipisah sesuai dengan spesialisasi. Yang jelas proses seleksi terus berjalan sesuai dengan program," katanya saat memantau latihan di Subang.     
Menurut dia, pihaknya bersama bapak asuh dalam hal ini PT Telkom Indonesia Tbk akan terus berupaya meningkatkan kemampuan atlet yang ada. Saat ini masih adal 78 atlet yang menjalani seleksi. Pada Juli nanti akan dipankas hingga menjadi 47 atlet.

http://olahraga.kompas.com/