Pemekaran Disetujui Warga

Pasundan Ekspres Online
Selasa, 16 November

SUBANG-Masyarakat Pantura dari berbagai elemen mendukung pemekaran Pantura sebagai kabupaten baru. Dukungan itu ditunjukan dalam dialog terbuka pemekaran SUbang yang digelar di Islamic Center, Senin (15/11).
Dialog yang digagas oleh Forum Perintis Pemekaran Kabupaten Subang itu berhasil mengumpulkan ratusan tokoh masyarakat, kepala desa, LSM, Ormas, mahasiswa dan pemuda. Dalam satu kesempatan tanya jawab, secara serentak hadirin yang memadati ruangan Islamic Center menyatakan setuju terhadap pemekaran Subang. Hanya beberapa orang saja yang menolak pemekaran. Meskipun sempat terjadi sedikit ketegangan karena perbedaan pendapat, acara berlangsung hingga tuntas.
Dialog dipimpin oleh Ketua Forum Pemekaran Kabupaten Subang (FPPKS) H Bambang Herdadi SH dan Sekjen Boing S Zakaria. Dihadiri pula oleh belasan anggota DPRD SUbang yang tergabung dalam Kaukus Dewan Panutura (KDP). Yaitu Ahmad Rizal AM, Sarmita Yusuf, Awang, H Satibi, H Karya Zakaria, Anharudin, Asep Nurahsan, KH Sya’roni, Mimin Hermawan, Narca Sukanda dan Ating Rusnatim. Mantan calon bupati Subang juga politisi Golkar Hj Imas Aryumningsih pun turut hadir dan memberikan dukungan pemekaran Subang.
Dalam dialog itu, Ketua FPPKS H Bambang Herdadi memaparkan gagasan dan sejumlah alasan mengapa pantura perlu di mekarkan. Isyu kesenjangan pembangunan infrastruktur dan keterbatasan anggaran untuk pembangunan menjadi isyu sentral alasan pemekaran. Ditambah permasalahan kesenjangan ekonomi serta potensi Pantura yang belum maksimal dikelola, menambah sederet alasan lainnya yang ia uraikan.
Tanpa dikomando, para peserta satu persatu mengutarakan kekecewaan terhadap kinerja aparatur pemerintah Subang dan mendukung pemekaran. Mereka mempertanyakan komitmen pemerintah dalam pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi serta pembangunan pendidikan. “Lihat jalan-jalan di Pantura, hancur semua. Seharusnya pemerintah peduli, kami menyambut pemekaran ini. Mudah-mudahan kalau dibangun sendiri, bisa lebih maksimal,” tutur seorang warga perwakilan Kecamatan Cipunagara.
Kinerja legislatef juga tak luput pula dari sorotan peserta dialog. Dewan perwakilan pantura dinilai masih kurang maksimal untuk mengawasi dan mendorong pembangunan Pantura. Kritik itu langsung dijawab oleh perwakilan Kaukus Dewan Pantura (KDP). “Kami tidak tidur, terus mengupayakan anggaran dan pembangunan Pantura. misalnya mempertahankan agar pembangunan Dermaga tetap dilakukan di Patimban bukan di Karawang, kemudian anggaran untuk Pantura naik dua kali lipat. Dari awalnya hanya Rp50 miliar, naik dua kali lipat hamper Rp100 miliar. Itu salahsatu hasil kinerja kami,” bantah perwakilan KDP H Karya Zakaria.
Namun tidak seluruh hadirin menyetujui pemekaran Subang, Komunitas Pemuda Rakyat Pantura (KPRP) justru bersikap agar upaya pemekaran Subang ditinjau kembali. Secara tegas menolak pemekaran. Ia justru mendesak agar pemerintah memperbaiki infrastruktur, mendirikan rumah sakit setaraf RSUD Subang, menanggulangi banjir dan menjadikan Pantura sebagai pusat niaga.
Sementara elemen mahasiswa mengkhawatirkan isyu pemekaran merupakan bentuk pengalihan isyu korupsi para pejabat Subang. “Kami bergharap ini tidak menjadi pengalihan isyu korupsi dan menjadi kepentingan elit politik semata. Peningkatan kesejahteraan seharusnya lebih diutamakan. Sebaliknya,dengan pemekaran akan mengawali dari nol,” tegas perwakilan mahasiswa Jaka Septia.
Usai acara, hasil dialog tersebut dituangkan dalam berita acara dan sejumlah rekomendasi. Dianataranya, meminta kepada pemerintah dan DPRD Subang untuk menganggarkan biaya untuk studi kelayakan dan menindaklanjuti pemekaran Subang ke pemerintah Provinsi. “Hingga akhir tahun 2010 ini, semua perlengkapan administrative untuk pemekaran harus sudah selesai dan diajukan ke kementerian dalam negeri. Target pada 2013 harus sudah terjadi pemekaran,” ujar Bambang dalam kesempatan konferensi pers.(man)

http://pasundanekspres.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=1907:pemekaran-disetujui-warga-pantura&catid=35:subang&Itemid=56