Pemerintah tak Tegas Selesaikan Kasus Darsem

JAKARTA--Sikap pemerintah nampak tidak tegas dalam menyelesaikan kasus TKW asal Subang yang divonis hukuman mati di Arab Saudi, Darsem Bin Dawud  Tawar. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri, Marty Natalegawa sempat mengatakan bahwa pemerintah akan mengerahkan anggaran tiap-tiap kementerian untuk membayar diat sebesar 2 juta riyal atau Rp 4,7 miliar, jika upaya hukum untuk membatalkan hukuman mati Darsem gagal.

Hal tersebut juga sempat dikatakan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Linda Gumelar menegaskan bahwa pemerintah akan membayarkan seluruh diat tersebut. Sayangnya, Menko Kesra Agung Laksono,  usai sidang kabinet di Kantor Presiden, Kamis (9/3), malah mengatakan hingga sekarang belum ada rencana pemerintah akan mengalokasikan pembayaran diat untuk Darsem.

“Ya kan sekarang yang akan dilakukan pemerintah mengupayakan kebebasan. Jadi ada semacam dua jalur lah, kebebasan yang pertama, yang kedua adalah dengan mengumpulkan dana. Dan ini sekarang masih dilakukan oleh masyarakat,” ujarnya.

Memang, ia mengakui, tepat sekali jika pemerintah memiliki kepedulian soal ini. Namun, menurut Agung, caranya belum diputuskan dan nantinya akan dibahas lebih lanjut. Agung juga menegaskan bahwa masih ada waktu hingga Juli, untuk bisa memenuhi kebutuhan Darsem.

Agung menjelaskan, pemerintah masih mencoba mencari jalan untuk bisa memanfaatkan berbagai peluang yang ada sehingga Darsem tidak dihukum mati. Namun Agung memastikan, kasus Darsem ini pun akan menjadi salah satu bahasan dalam sidang kabinet mengenai Kesra, Rabu (15/3) mendatang. “Kan masalah kesra belum dibahas hari ini, karena kami padat dengan masalah Polhukam,” ujarnya.

Agung pun kemudian membantah bahwa pemerintah menunda-nunda penyelesaian masalah Darsem, dan bukannya segera membayarkan diat tersebut. “Tidak, kan sekarang pemerintah sedang melakukan sidang banding ke pengadilan sana. Kalau bisa, bebas tanpa harus membayar,” ujar dia.

Dia bahkan mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang sudah mengumpulkan dana. “Pemerintah mengapresiasi dan pemerintah terus mendorong untuk mencari jalan keluar siupaya ter cover,” tutupnya.

http://www.republika.co.id/